Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 3

RIDWAN KAMIL RESPON TUNTUTAN, BURUH BATALKAN RENCANA DEMO BESAR-BESARAN
               Title
                              DI JABAR
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      02 Desember 2019
               Page/URL       https://regional.kontan.co.id:443/news/ridwan-kamil-respon-tuntutan-bu ruh-batalkan-
                              rencana-demo-besar-besaran-di-jabar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
               berencana untuk membatalkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran di Jawa
               Barat.

               Hal tersebut lantaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memenuhi tuntutan
               para buruh dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
               Jawa Barat tahun 2020 melalui Surat Keputusan 561/Kep.983-Yanbangsos/2019.

               "Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak
               membayar upah di bawah UMK," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam pesan
               tertulisnya, Minggu (1/12/2019).

               Menurutnya, dengan adanya aturan tersebut maka pengusaha yang membayar
               upah di bawah UMK bisa dipidana.

               Awalnya, para buruh di Jawa Barat hendak melakukan aksi unjuk rasa pada 2
               Desember 2019. Rencana tersebut untuk menuntut agar Ridwan Kamil
               mengeluarkan SK UMK Jabar 2020 bukan surat edaran. "Karena Gubernur sudah
               merespon tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran menjadi surat keputusan,
               tentu buruh akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan aksi besar-besaran
               sebagaimana yang sudah direncanakan," ucapnya.

               Selain itu ia menyebut, tak boleh ada upah minimum padat karya yang nilainya di
               bawah upah minimum. Sebab, upah minimum adalah upah terendah di suatu
               daerah.

               "Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk
               membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang demikian melanggar
               hukum, sehigga harus dinyatakan batal demi hukum," kata Said.









                                                       Page 2 of 170.
   1   2   3   4   5   6   7   8