Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 49
Sekjen Kemnaker menambahkan, Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam
penggunaan TKA. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), prinsip penggunaan TKA telah termaktub.
Sementara teknis penggunaan TKA, sejumlah aturan turunan UU Ketenagakerjaan
telah dibuat Pemerintah Indonesia. Salah satunya, Peraturan Presiden RI Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres ini bertujuan untuk
menyederhanakan proses perizinan bagi pekerja asing.
"Diharapkan, proses perizinan lebih efisien dan cepat, namun tetap meningkatkan
kualifikasi TKA, serta terintegrasinya sistem online izin kerja dengan izin tinggal
secara penuh," terang Sekjen Kemnaker.
Selain Perpres Nomor 20 Tahun 2018, Kemnaker juga telah menerbitkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019
tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-
Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.
Seluruh peraturan tersebut, sebut Khairul, bertujuan untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif, perlindungan bagi TKA, penciptaan lapangan kerja, transfer
of knowledge kepada tenaga kerja lokal, serta perlindungan bagi pekerja lokal.
"Kami menyambut dan mengundang para investor dari seluruh negara untuk
meningkatkan investasi dan kemitraan dengan Indonesia dan membangun kerja
sama yang erat untuk membangun semangat kerja sama ekonomi diantara kita,"
ujarnya.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi,
menjelaskan bahwa sosialisasi ini diikuti perwakilan Kedutaan Besar atau Perwakilan
Negara Asing, serta Konsulat Kehormatan.
Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta persamaan persepsi terkait
penggunaan TKA; penyebarluasan informasi mengenai peraturan TKA Non-Pejabat
Diplomatik dan Dinas; dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan, pandangan,
dan pengalaman.
"Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Pemerintah
Indonesia dan Perwakilan Negara Asing," paparnya.
Page 48 of 170.
