Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 51
masukan ya posisi Kemenaker sekarang adalah mendengarkan kedua belah pihak,
apakah itu pengusaha ataupun dari serikat buruh atau serikat pekerja," ujar dia.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah
merevisi PP 78/2015. Sebab PP 78/2015 mengatur kenaikan upah yang sama di
setiap daerah. Sehingga upah di daerah yang tinggi akan semakin tinggi, sedangkan
di daerah yang upahnya rendah akan tetap rendah.
Selain itu, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum berdasarkan hasil survei
kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing kab/kota. Karena setiap daerah nilai
KHL-nya berbeda, maka persentase kenaikan upah minimumnya juga akan berbeda.
"Dengan demikian, antar daerah pasti akan tetap ada gap tapi akan makin
mengecil. Karena prinsip upah minimum adalah safety net agar buruh tidak absolut
miskin. Sehingga selain mempertimbangkan kemampuan industri tapi juga harus
mengukur peningkatan daya beli buruh dan kenaikan harga barang yang
kesemuanya tercermin dalam hasil survei KHL di pasar," kata Presiden KSPI Said
Iqbal.
Page 50 of 170.
