Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 55
"Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak
membayar upah di bawah UMK," katanya.
Dengan adanya keputusan itu, pengusaha yang tidak membayar upah di bawah
UMK bisa dipidana.
Selanjutnya, Said yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI), meminta gubernur untuk memberikan sikap yang sama terhadap
penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
"Kami meminta agar UMSK segera ditetapkan menggunakan surat keputusan, bukan
dengan surat edaran," ujarnya.
Selain itu, Said Iqbal juga meminta agar tidak boleh ada Upah Minimum Padat Karya
(UMPK) yang nilainya di bawah upah minimum, karena upah minimum adalah upah
terendah di suatu daerah.
"Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk
membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang demikian melanggar
hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum," kata Iqbal.
Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat
Keputusan Gubernur sebelumnya mengenai upah padat karya, kata dia lebih lanjut.
Pewarta: Katriana Editor: Zita Meirina COPYRIGHT (c)2019 .
Page 54 of 170.
