Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

MESKI SK GUBERNUR JABAR TENTANG UMK SUDAH DITERIMA, BESOK BURUH TETAP MAU
Title
DEMO
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://jabar.tribunnews.com/2019/12/01/meski-sk-gubernur-jabar-tentan g-umk-sudah-
Page/URL
diterima-besok-buruh-tetap-mau-demo
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -
Walaupun telah menerima salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Provinsi Jawa Barat untuk 2020, serikat buruh di
Jawa Barat tetap berencana menggelar mogok massal dan aksi unjuk rasa pada Senin
(2/12/2019) dan beberapa hari setelahnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat (Jabar),
Roy Jinto Ferianto, mengatakan pihaknya memang telah menerima salinan surat keputusan
tersebut.

Buruh, katanya, memang menuntut supaya surat edaran yang lebih dulu ditandatangani
gubernur tersebut untuk diganti bentuknya menjadi surat keputusan.

Namun, Roy mengatakan pihaknya pun meminta Gubernur merevisi kembali diktum ketujuh
poin huruf d pada surat keputusan tersebut karena hal tersebut dinilai akan memberikan
ruang kepada perusahaan padat karya yang tidak mampu membayar sesuai UMK.

Dengan aturan tersebut, katanya, perusahaan yang tidak dapat membayar gaji sesuai UMK
mengajukan penangguhan dan cukup diselesaikan melalui kesepakatan dengan pekerja
atau serikat pekerja di perusahaan masing-masing dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

"Sedangkan dalam ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo Kepmen 231 Tahun
2003, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum, mengajukan
penangguhan ke Gubernur, dengan kata lain diterima atau tidaknya penangguhan UMK
tersebut tergantung keputusan Gubernur, bukan disahkan Disnaker Jawa Barat," kata Roy
melalui ponsel, Minggu (1/12/2019).

Dalam surat keputusan gubernur yang ditandatangani pada 1 Desember 2019 tersebut,
katanya, pada keputusan ketujuh terdapat diskriminasi yang membuat perusahaan di luar
industri padat karya dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur, tetapi
penangguhan industri padat karya hanya melalui Disnakertrans Jabar.

"Dan ini bertentangan dengan ketentuan UU 13 Tahun 2003 karena penangguhan itu harus
kepada Gubernur. Kewajiban perusahaan untuk bayar selisih upah yang ditangguhkan

Page 58 of 170.