Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 61

Title          BURUH PERTIMBANGKAN TAK JADI AKSI SETELAH GUBERNUR JABAR TERBITKAN SK
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      01 Desember 2019
                              https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1188268/buruh-pertimbangk an-tak-jadi-
               Page/URL
                              aksi-setelah-gubernur-jabar-terbitkan-sk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Jakarta - Buruh mempertimbangkan untuk tidak melakukan aksi besar-besaran
               setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan

               Gubernur 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
               Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

               "Karena Gubernur sudah merespon tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran
               menjadi surat keputusan, tentu buruh akan mempertimbangkan untuk tidak
               melakukan aksi besar-besaran sebagaimana yang sudah direncanakan," kata
               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan
               pers yang diterimadi Jakarta, Minggu.

               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan
               tentang UMK menggantikan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos terkait dengan
               UMK tahun 2020.

               Said Iqbal menilai keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut sudah benar, sesuai

               dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

               "Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak
               membayar upah di bawah UMK," katanya.

               Dengan adanya keputusan itu, pengusaha yang tidak membayar upah di bawah
               UMK bisa dipidana.

               Selanjutnya, Said yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal
               Indonesia (FSPMI), meminta gubernur untuk memberikan sikap yang sama terhadap

               penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

               "Kami meminta agar UMSK segera ditetapkan menggunakan surat keputusan, bukan
               dengan surat edaran," ujarnya.



                                                       Page 60 of 170.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66