Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 64

Title          RIDWAN KAMIL RESPON TUNTUTAN, BURUH AKAN BATALKAN RENCANA DEMO BESAR
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      01 Desember 2019
                              https://money.kompas.com/read/2019/12/01/144000026/ridwan-kamil-respon -tuntutan-
               Page/URL
                              buruh-akan-batalkan-rencana-demo-besar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
               berencana untuk membatalkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran di Jawa
               Barat.

               Hal tersebut lantaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memenuhi tuntutan
               para buruh dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
               Jawa Barat tahun 2020 melalui Surat Keputusan 561/Kep.983-Yanbangsos/2019.

               "Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak
               membayar upah di bawah UMK ," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam pesan
               tertulisnya, Minggu (1/12/2019).

               Menurutnya, dengan adanya atauran tersebut maka pengusaha yang membayar
               upah di bawah UMK bisa dipidana.

               Awalnya, para buruh di Jawa Barat hendak melakukan aksi unjuk rasa pada 2
               Desember 2019. Rencana tersebut untuk menuntut agar Ridwan Kamil
               mengeluarkan SK UMK Jabar 2020 bukan surat edaran.

               "Karena Gubernur sudah merespon tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran
               menjadi surat keputusan, tentu buruh akan mempertimbangkan untuk tidak
               melakukan aksi besar-besaran sebagaimana yang sudah direncanakan," ucapnya.

               Selain itu ia menyebut, tak boleh ada upah minimum padat karya yang nilainya di
               bawah upah minimum. Sebab, upah minimum adalah upah terendah di suatu
               daerah.

               "Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk
               membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang demikian melanggar
               hukum, sehigga harus dinyatakan batal demi hukum," kata Said.


















                                                       Page 63 of 170.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69