Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 60
secara rapel, sedangkan ketentuan huruf d diktum tujuh ini dimungkinkan perusahaan
padat karya tidak membayar selisih upah yang ditangguhkan," katanya.
Padahal, katanya, putusan MK jelas bahwa penangguhan tidak mengugurkan kewajiban
perusahaan untuk membayar selisih sesuai UMK dengan kata lain hanya menunda
pelaksanaan, karena ketentuan undang-undang ini berlaku untuk semua perusahaan tanpa
terkecuali.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang sudah diterima
pihak buruh ini menyatakan dalam diktum pertamanya, bahwa gubernur mencabut dan
menyatakan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21
November 2019 mengenai UMK di Jawa Barat tidak berlaku.
Dalam surat keputusan tersebut, besaran UMK di setiap kabupaten dan kota masih sama
angkanya dengan UMK dalam surat edaran yang diterbitkan sebelumnya.
UMK ini pun wajib mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020.
Surat tersebut menyatakan pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari
ketentuan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undanngan.
Adapun diktum ketujuh yang dipermasalahkan buruh ini menyakatan jika pengusaha tidak
mampu membayar UMK , maka dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur Jawa
Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 20
Desember 2019.
Ketentuannya, selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian,
pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa dlterima pekerja. Dalam
hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja
paling kurang sebesar UMK 2020.
Jika permohonan penangguhan disetujui, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja,
sesuai besaran yang tercantum dalam persetujuan penangguhan UMK Tahun 2020, yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
Dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar UMK 2020,
pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat
Pekerja/Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan
Dinas Tenaga Kena dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Diktum kedelapan menyatakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan UMK 2020
dan penangguhan UMK 2020 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota
sesuai kewenangan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Page 59 of 170.
