Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 65

Title          GUBERNUR JAWA BARAT TERBITKAN SK, BURUH URUNG DEMO
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      01 Desember 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4123584/gubernur-jawa-barat-terbi tkan-sk-
               Page/URL
                              buruh-urung-demo
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Besok, Senin (2/12/2019), seluruh elemen serikat pekerja dan buruh se-Jawa Barat
               bersiap berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut
               Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
               2020 dengan Surat Keputusan.

               Nampaknya, buruh akan mempertimbangkan rencana aksinya tersebut karena
               Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan 561/Kep.983-
               Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Daerah Provinsi Jawa
               Barat Tahun 2020.

               Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
               Iqbal menilai tindakan Ridwan Kamil sudah tepat dan sesuai dengan Undang-
               Undang Ketenagakerjaan.

               "Keputusan ini memberikan kepastian pada para buruh agar pengusaha tidak
               membayar upah di bawah UMK," ujar Said dikutip Liputan6.com dari keterangan
               tertulis, Minggu (1/12/2019).

               Oleh karenanya, lanjut Said, karena tuntutan buruh telah dipenuhi, maka rencana
               aksi yang akan digelar Senin besok kemungkinan akan dibatalkan.

               Tak hanya pada UMK, buruh juga menuntut agar Gubernur Jawa Barat menetapkan
               Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menggunakan Surat Keputusan,
               bukan surat edaran.

               Disamping itu, Said menegaskan tidak boleh ada Upah Minimum Padat Karya yang
               nilainya di bawah upah minimum.

               "Tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk membayar upah
               di bawah upah minimum. Kesepakatan demikian melanggar hukum," ujar Said.













                                                       Page 64 of 170.
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70