Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 67
"Istilahnya kami akan melakukan mogok daerah. Buruh keluar dari pabrik-pabrik
tempatnya bekerja untuk menyampaikan protes," ujarnya.
"Apa boleh buat. Daripada tahun depan upah kami tidak naik, karena penetapan
UMK melalui surat edaran tidak berlaku mengikat," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang
juga anggota DPR RI, Obon Tabroni mengatakan, Gubernur Jawa Barat harus
bersikap adil. "Dengan menerbitkan surat edaran, Gubernur Jawa Barat lebih
mementingkan pengusaha. Tetapi mengabaikan kepentingan pekerja yang juga
memiliki hak untuk bisa hidup layak," kata Obon.
"Karena dampak dari surat edaran tersebut, akan ada perusahaan yang sebenarnya
mampu membayar UMK akhirnya tidak menaikkan upah buruhnya," katanya.
Padahal, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur, jika memang
perusahaan benar-benar tidak mampu, bisa dilakukan penangguhan. "Dengan
menerbitkan surat edaran, berarti gubernur sudah menyamaratakan seluruh
perusahaan di Jawa Barat menjadi tidak mampu membayar upah buruh sesuai
dengan UMK," kata Obon.
Oleh karena itu, Obon mendesak agar Gubernur Ridwan Kamil mendengarkan
aspirasi para pekerja. Apalagi, para bupati dan wali kota di Jawa Barat juga sudah
mengirimkan surat kepada Gubernur yang meminta agar UMK ditetapkan dengan
Surat Keputusan.
Page 66 of 170.
