Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 71
Title PROTES SOAL UPAH, SERIKAT BURUH SE-JABAR ANCAM MOGOK 2 HARI
Media Name kumparan.com
Pub. Date 01 Desember 2019
https://kumparan.com/kumparanbisnis/protes-soal-upah-serikat-buruh-se- jabar-ancam-
Page/URL
mogok-2-hari-1sMQFVEXzQj
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Serikat buruh di Jawa Barat (Jabar) menentang atas dikeluarkannya surat edaran
Gubernur Jabar Nomor 561/175/ Yanbangsos mengenai upah minimum kabupaten
dan kota atau upah buruh tahun 2020. Buruh menuntut gubernur untuk mengubah
surat edaran menjadi surat keputusan yang bersifat mengikat.
"Surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga perusahaan
di wilayah Jawa Barat boleh tidak menaikkan UMK 2020," kata Ketua DPW Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jabar Sabilar
Rosyad melalui keterangannya, Minggu (1/12).
Sabilar pun menuturkan, pihaknya akan menggelar demonstrasi di Gedung Sate
pada tanggal 2 Desember mendatang. Akan tetapi, apabila surat edaran tidak
diubah, maka buruh se-Jabar akan melakukan aksi mogok massal di kabupaten dan
kota pada tanggal 3 hingga 4 Desember.
"Jika tanggal 2 (Desember) gubernur tidak berubah surat edaran menjadi surat
keputusan, pada tanggal 3 dan 4 Desember 2019 buruh Jawa Barat akan melakukan
aksi mogok daerah di kabupaten dan kota se-Jawa Barat," ucap dia.
"Teknis dari pemogokan umum ini adalah pada tanggal 2 Desember 2019 buruh se-
Jawa Barat akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Barat," lanjut dia.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menilai
gubernur telah melakukan pelanggaran hukum karena dalam Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan tertulis upah minimum ditetapkan
melalui surat keputusan.
Said pun menambahkan, UMK yang ditetapkan melalui surat edaran dapat
disalahgunakan perusahaan dengan tidak mematuhinya. Dia juga menduga adanya
upaya sistematis oleh pihak terkait untuk menghapuskan UMK ke depannya.
"Kami juga menilai, ini adalah kebijakan yang secara sistematis akan menghilangkan
UMK ," ungkap dia.
Lebih lanjut, Said mempertanyakan maksud gubernur yang justru memilih untuk
mengeluarkan surat edaran. Padahal, provinsi lain di Indonesia mengeluarkan SK.
Padahal, kata dia, upah merupakan nadi dalam kehidupan yang mesti ditimbang dan
Page 70 of 170.
