Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 74
yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah
kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari
2020;
c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah
kepada pekerja, sesuai besaran yang temantum dalam persetujuan penangguhan
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur Jawa Barat; dan
d. dalam hal pengusaha temmsuk industri padat karya tidak mampu membayar
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimakaud pada Diktum
KEDUA. pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh
etau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentuknn besaran upah,
dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar M Ade Afriandi belum bisa
dihubungi. Sementara menurut Kabiro Humas Protokol dan Umum Setda pemprov
Jabar Hermansyah mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan Dinas
terkait. ''Rilis belum ada, kita masih menunggu pak Gubernur melalui Kadisnaker
terkait UMK tersebut,'' katanya.
Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto
Ferianto, buruh telah menerim SK tentang UMK 2020 tersebut, Ahad (1/12). ''Ya
sudah diterima jam 9 pagi tadi,'' katanya.
Page 73 of 170.
