Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

Title GUBERNUR JABAR TERBITKAN SK UMK 2020
Media Name republika.co.id
Pub. Date 01 Desember 2019
Page/URL https://nasional.republika.co.id/berita/q1twlk352/gubernur-jabar-terbi tkan-sk-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Gubernur Jabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor
561 / Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jabar M Ridwan
Kamil pada 1 Desember 2019 atau Ahad (1/12). Sebelumnya pada 21 November
lalu, Gubernur Ridwan Kamil telah mengeluarkan Surat Edaran 561/75/Yangbangsos
tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020.

Terdapat sembilan poin keputusan atau diktum dalam SK tersebut. Di antaranya,
yang pertama, Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Gubemur
Jawa Barat Nomor 561 /75/Yanbangaos tanggal 21 November 2019 tentang
Pelakaanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2020. Pada poin kedua, gubernur pun memutuskan nilai UMK 2020 yang sama
dengan nilai rekomendasi pada surat edaran sebelumnya di mana nilai UMK
Karawang paling tinggi dengan nilai Rp 4.594.324,54 dan Banjar terendah dengan
nilai Rp 1.831.884,83. ''Upah Minimum Kabupaten/Kotn sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020,'' bunyi SK
tersebut.

Pada poin keempat, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari
ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kelima,Upah Minimum
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi
pekerja dengan masa kerja kurang dari (satu) tahun. Keenam, pengusaha
menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran
nilai upah yang dibayarkan untuk peketja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu)
tahun.

Poin ketujuh, Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat
mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubemur Jawa
Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling
lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha

Page 72 of 170.