Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019

Menurut Roy, berdasarkan ketentuan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan jo
Kepmen 231 tahun 2003, perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah
minimum mengajukan penangguhan ke Gubernur. Dengan kata lain, diterima atau
tidaknya penangguhan UMK tersebut tergantung keputusan Gubernur bukan
disahkan Disnaker Jawa Barat.

Selain itu, kata dia, adanya diskriminasi dalam Diktum 7 di mana perusahaan diluar
industri padat karya mengajukan penangguhan ke Gubernur sebagaimana diktum 7
huruf a b dan c sedangkan penangguhan padat karya huruf d melalui Disnaker
Jabar. "Ini bertentangan dengan ketentuan UU 13/2003 karena penangguhan itu
harus kepada Gubernur," katanya.

Menurut Roy, kewajiban perusahaan untuk bayar selisih upah yang ditangguhkan
secara rapel sedangkan ketentuan huruf d diktum 7 dimungkinkan perusahaan
padat karya tidak membayar selisih upah yang ditangguhkan. Padahal, putusan MK
jelas bahwa penangguhan tidak mengugurkan kewajiban perusahaan untuk
membayar selisih UMK.

"Dengan kata lain hanya menunda pelaksanaan saja, karena ketentuan UU 13/2003
jo Kep 231 tahun 2003 berlaku untuk semua perusahaan tanpa terkecuali," katanya.

Sebelumnya, Poin ke tujuh pada SK Gubernur Jabar soal UMK 2020 membeberkan,
dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan
penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 20
Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha
yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah
kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari
2020;

c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah
kepada pekerja, sesuai besaran yang temantum dalam persetujuan penangguhan
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur Jawa Barat; dan

d. dalam hal pengusaha temmsuk industri padat karya tidak mampu membayar
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimakaud pada Diktum
KEDUA. pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh
etau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentuknn besaran upah,
dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Page 76 of 170.