Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 76
Title 18 ORGANISASI BURUH JABAR AKAN MOGOK KERJA EMPAT HARI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 01 Desember 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q1tw04430/18-organisasi-buruh- jabar-akan-
Page/URL
mogok-kerja-empat-hari
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Buruh Jawa Barat yang tergabung dalam 18 organisasi bakal mogok kerja selama
empat hari. Buruh, awalnya akan mogok karena menuntut Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil membatalkan surat edaran (SE) dan menerbitkan Surat Keputusan
Upah Minimum Kota (UMK) 2020. Namun, walaupun kalangan serikat pekerja telah
menerima informasi gubernur mencabut Surat Edaran soal UMK 2020 dan
menggantinya dengan SK Gubernur, tak membatalkan aksi tersebut.
Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto
Ferianto, meskipun SE sudah diganti SE, buruh akan tetap menggelar aksi untuk
rasa, dan mogok bekerja pada tanggal 2,3,4 dan 6 Desember 2019 di Gedung Sate.
Karena, ada poin keputusan yang dinilai harus diperbaiki.
Roy mengatakan, 18 elemen organisasi buruh di Jabar telah bersepakat melakukan
mogok kerja selama empat hari yaitu, tanggal 2, 3, 4 dan 6.
"Kami sudah bersepakat semua anggota serikat pekerja dari 18 organisasi keluar
semua dari pabrik pada tanggal 2 sampai 6 Desember. Total anggota kami mungkin
bisa jutaan," ujar Roy, Ahaf (1/12).
Menurut Roy, selain mogok kerja, para buruh akan long march ke Gedung Sate,
Bandung untuk menggelar unjuk rasa. Bahkan, buruh yang akan bergabung
menggeruduk Gedung Sate tidak hanya berasal dari Bandung raya, tetapi mereka
datang dari berbagai kota kabupaten. Seperti Purwakarta, Karawang, Bekasi,
Sumedang, Cirebon, dan lainnya. Total ada 20 daerah yang dipastikan bakal
bergabung.
Roy menjelaskan, pihaknya akan tetap menggelar aksi mulai Senin besok karena
DIKTUM ke 7 huruf d masih masalah buat kalangan serikat pekerja. "KSPSI Jawa
Barat meminta Gubernur untuk merevisi DIKTUM ke 7 point d," katanya.
Karena, kata dia, hal itu memberikan ruang kepada perusahaan padat karya yang
tidak mampu untuk tidak mengajukan penangguhan hanya cukup kesepakatan
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja diperusahaan masing-masing dan
disahkan oleh Disnaker Jawa Barat.
Page 75 of 170.
