Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 DESEMBER 2019
P. 63

Title          RIDWAN KAMIL TERBITKAN SK, BURUH TIDAK JADI DEMO
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      01 Desember 2019
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/274952-ridwan-kamil-terbitkan-s k-buruh-tidak-
               Page/URL
                              jadi-demo
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait
               Upah Minimum Kota (UMK) 2020. Hal tersebut membuat buruh mengurungkan niat
               untuk melakukan aksi besar di Gedung Sate, Bandung, Senin (2/12).

               "Karena tuntutan dari teman-teman (buruh) agar Gubernur mengeluarkan SK tidak
               melalui surat edaran karena tidak punya hukum tetap. Akhirnya RK sudah
               mengindahkan permintaan buruh dan mengeluarkan surat keputusan," kata Ketua
               Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
               saat dikonfirmasi, Minggu (1/12).

               Hari ini, Minggu (1/12), Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur
               dengan nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 terkait tentang Upah Minimum
               Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Dengan adanya SK tersebut UMK
               naik 8,51% sesuai dengan surat edaran.

               "Sebelumnya, rencana para aliansi buruh akan menggelar aksi di Gedung Sate, tapi
               jika memang gubernur belum mengeluarkan SK akan ada aksi di kawasan industri.
               Rencananya buruh yang bekerja di kawasan industri turun ke jalan sehingga
               kawasan industri lumpuh," tuturnya.

               Namun, dirinya tidak menampik adanya aksi yang digelar di Gedung Sate tersebut
               untuk meminta tuntutan lain yang belum terpenuhi oleh mantan Wali Kota Bandung
               tersebut.

               "Kemungkinan aksi akan dibatalkan, walaupun ada aksi kemungkinan tidak sebesar
               yang direncanakan. Sebenarnya ada lagi yang dituntut yaitu Upah Minimum Sektoral
               (UMSK), kan ada UMSK bagi industri-industri yang dianggap mampu. Bahkan UMSK
               sendiri belum dibahas oleh pemerintah provinsi," tutupnya.(OL-5).

















                                                       Page 62 of 170.
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68