Page 104 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 104
"Kepada kelompok buruh menguntungkan, tetapi kepada citra Pak Anies juga menguntungkan,"
kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi Chrosscheck by
Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies,' Minggu, 2 Januari 2022.
Menurut dia, penaikan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen dimulai dari 29 November 2021.
Saat itu, para buruh berdemo ke Balai Kota DKI Jakarta memprotes penaikan upah minimal yang
hanya 0,8 persen.
Anies saat itu menyambangi para pendemo. Dia menyebut penaikan gaji 0,8 persen tidak sesuai
untuk pekerja di Jakarta.
"Pak Anies mengatakan beliau terpaksa menandatangani surat keputusan yang kenaikannya 0,8
persen itu, terima terpaksa gitu," ujar Ray.
Saat itu, Anies berjanji mengupayakan revisi penaikan upah minimal provinsi untuk para pekerja
di hadapan para buruh. Langkah Anies itu diyakini sudah menarik hati para buruh.
Lalu, para buruh kembali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta pada 8 Desember 2021. Dalam
demo kedua ini, para buruh menagih janji Anies untuk merevisi UMP.
"Dan agak keras demonya waktu itu ke Balai Kota DKI Jakarta. Kemudian keluarkan angka-angka
yang merupakan revisi itu," tutur Ray.
Setelah demo itu, UMP di DKI Jakarta 2022 naik menjadi 5,1 persen. Langkah Anies dinilai sudah
berhasil mengambil hati para buruh.
Namun, kebijakan Anies diyakini ada ketimpangan. Pasalnya, kata Ray, Anies seharusnya
merevisi UMP sejak awal, sebelum didemo para buruh.
"Problemnya, ketika tekanan buruh makin menguat, Anies berlindung di belakang ketidaktepatan
cara menganalisis keputusan itu, lalu mengeluarkan keputusan baru terkait dengan revisi yang
sebetulnya kalau dikatakan kalau Pak Anies merasa dari awal ada ketimpangan, langsung saja
sejak awal," ucap Ray.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854
per bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022. UMP DKI itu berlaku bagi buruh dengan masa
kerja kurang dari satu tahun.
Pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan. Pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar
upah lebih rendah dari UMP.
Keputusan itu diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar
menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
103
