Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 106
"Hal demikian yang tidak akan mengira bahwa di balik keputusan yang ditetapkan oleh Pak
Gubernur ada sesuatu yang berubah di akhir. Kami tidak menyangka di situ sama sekali," kata
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta Nurjaman dalam diskusi
Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies,' Minggu, 2 Januari 2022.
Menurut dia, APINDO perwakilan Jakarta diajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk
membahas pengupahan pekerja di Kantor Balai Kota pada 15 November 2021. Saat itu, Dewan
Pengupahan DKI Jakarta telah menyepakati beberapa hal terkait pengupahan pekerja pada
2022.
"Satu, ada usulan dari teman-teman dari serikat buruh. Kedua, ada usulan dari pemerintah, dan
dari pengusaha saat itu yang kebetulan pemerintah dan pengusaha sepaham pada saat itu untuk
menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 pada UMP 2022," ujar Nurjaman.
Para pengusaha awalnya setuju kenaikan upah mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021.
Namun, kesepakatan itu diubah dalam kurung waktu kurang dari sebulan. Anies menetapkan
UMP Jakarta naik 5,1 persen.
APINDO perwakilan Jakarta juga sempat dipanggil untuk merevisi kenaikan UMP menjadi 5,1
persen. Pemprov DKI, kata Nurjaman, butuh memperbaiki sejumlah kajian saat pemanggilan
kedua itu.
"Kenapa yang sudah benar akan dikaji menjadi salah? Karena kita ini mencari formulasi
kebenaran atas tatanan yang ada yakni aturan," tutur Nurjaman.
Kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta diklaim cuma sepihak. APINDO DKI Jakarta kecewa dengan
langkah Pemprov.
"Karena kalau secara demikian bahwa seolah-olah Pak Gubernur sudah sudah ada niatan untuk
merevisi. Kami tidak ada sedikit pun pemikiran bahwa akan ada rencana perubahan," ucap
Nurjaman.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854
per bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022. UMP DKI itu berlaku bagi buruh dengan masa
kerja kurang dari satu tahun.
Pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan. Pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar
upah lebih rendah dari UMP.
Keputusan itu diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar
menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
105
