Page 114 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 114
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tidak
sesuai dengan aturan yang semestinya, karena dalam SK Gubernur tersebut tidak
mencantumkan konsiderans mengenai PP Nomor 36 tahun 2021
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Artinya
kalau ditarik kesimpulan dari dua hal tadi dengan SK Gubernur yang sekarang, itu sangat jauh
berbeda. Yang pertama jelas konsiderans-nya mengacu pada PP Nomor 36/2021 karena ada
aturan dan perintah dari PP tersebut. Tapi sekarang, kalau kami lihat hal itu tidak melihat pada
SK Gubernur tersebut. Alasannya kami tidak tahu, mungkin bisa ditanya kepada pemerintah DKI
Jakarta
positive - Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia (UI)) Pemda DKI tentu berusaha
yang terbaik untuk rakyatnya dengan menggunakan asumsi tertinggi
negative - Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia (UI)) Dalam PP nomor 36 tahun
2021 tidak ada tertulis apabila lewat tenggat waktu apakah dibatalkan, makanya bisa dibawa ke
pengadilan kalau keberatan
negative - Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia (UI)) Ini jadi momentum perbaikan
dalam peraturan, harus ada ruang untuk revisi sesuai dengan kondisi aktual. Kalau kasus (Covid-
19) naik, toko atau pabrik pada tutup, perlu direvisi, kalau tidak pengusaha akan mengambil opsi
merumahkan para pekerja karena tak sanggup membayar upah
Ringkasan
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran persentase upah minimum
provinsi DKI Jakarta 2022 dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1
persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu, memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai
dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.
PENGUSAHA AKAN TUNTUT ANIES TERKAIT KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2022
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan besaran persentase upah minimum
provinsi DKI Jakarta 2022 dari sekitar 1,09 persen atau sekitar Rp 38 ribu menjadi menjadi 5,1
persen atau sebesar kurang lebih Rp 225 ribu, memantik pro kontra di berbagai kalangan, mulai
dari pemerintah pusat, pengusaha hingga pengamat ekonomi.
Dukungan datang dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, terhadap langkah yang
akan menaikkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.641.854,-. Suharso menilai, keputusan Anies itu
bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Menurut Suharso, besaran kenaikan UMP DKI 2022 itu dapat mendorong konsumsi masyarakat
hingga sebesar Rp 180 triliun per tahun. Hal itu pada akhirnya yang diuntungkan adalah
pengusaha.
"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa
disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per
tahun," jelas Suharso melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu 22 Desember 2021.
113
