Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 115
Itu artinya, sambung Suharso, akan memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidaknya
5,2 persen. Menurutnya hal itu perlu karena sifatnya resiprokal alias ada efek membalik, sehingga
pada akhirnya produk-produk bertambah dan menggerakkan permintaan.
"Jadi kalau 56 persen saja dari produk domestik bruto (PDB) kita itu adalah konsumsi kenaikan
itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan," ungkap Suharso Suharso menilai kenaikan UMP 2022
sesungguhnya tidak bisa hanya 1,09 persen seperti menggunakan formula di Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dia mengatakan, hal itu juga
dirasakan oleh salah satu pengusaha di Jakarta yang pernah berdiskusi dengannya.
"Saya sangat respek dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak
mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu
memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya. Tapi itu memang enggak mungkin,"
katanya.
Sementara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap bersikeras dan kembali
mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) di daerahnya.
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," papar Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro
Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Sabtu (1/1/2022).
Putri menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34
provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP
sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di
252 kabupaten/kota.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,"
katanya.
Putri menegaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum
merupakan bagian dari program strategis nasional.
Dukungan atas langkah Gubernur Anies datang dari Peneliti The Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufiqurrahman, yang menilai kenaikan UMP DKI Jakarta
tersebut dapat berdampak positif karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi
kontribusi perekonomian DKI Jakarta kepada nasional mencapai 17 persen.
"Setidaknya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikannya sekitar Rp 200
ribuan dan DKI punya kontribusi 17 persen terhadap ekonomi nasional," kata Rizal dalam diskusi
bertema "Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di Tahun 2022?" di Jakarta, Jumat 24 Desember
2021.
Rizal menjelaskan bahwa kenaikan UMP tersebut berpeluang untuk mendongkrak pertumbuhan
ekonomi. Khususnya dari sektor konsumsi masyarakat. Mengingat 65 persen perekonomian
Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
"Ini sudah berpeluang besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, termasuk sinyal
perbaikan ekonomi di DKI Jakarta maupun secara nasional. Setidaknya bisa memberikan
perbaikan ekonomi yang lebih baik" kata dia.
114
