Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 157

Judul               Nah Lho! Kemenaker Surati Anies Baswedan dkk Terkait UMP 2022, Ini
                                    Isinya
                Nama Media          poskota.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://poskota.co.id/2022/01/02/nah-lho-kemenaker-surati-anies-
                                    baswedan-dkk-terkait-ump-2022-ini-isinya
                Jurnalis            Rizal Siregar
                Tanggal             2022-01-02 09:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Terhadap  Gubernur  yang
              menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
              telah  menyurati  masing-masing  Gubernur  dimaksud  agar  menyesuaikan  penetapan  Upah
              Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Kemnaker  juga  telah
              menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
              36 Tahun 2021

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
              236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
              Tahun  2021,8  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  pengupahan  wajib
              berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat



              Ringkasan
              Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur agar tetap mengacu pada PP
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.



              NAH LHO! KEMENAKER SURATI ANIES BASWEDAN DKK TERKAIT UMP 2022, INI
              ISINYA

              JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur
              agar tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
                                                           156
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162