Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 152
PMI kita yang menjadi korban, baik fisik maupun mental saat bekerja di luar negeri. Hal ini tidak
boleh terus dibiarkan terjadi. Dalam rangka melindungi PMI, pemerintah harus beritikad untuk
meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menurunkan jumlah PMI non-
prosedural serta mengangkat jumlah PMI sektor formal dan terampil di bandingkan informal,
baik skema G to G maupun B to B. Hal ini juga dilakukan demi meningkatkan marwah bangsa di
hadapan masyarakat global.
Pemerintah dalam menangani persoalan PMI non-prosedural jangan terus berpatok pada upaya
kuratif berupa penangkapan. Seharusnya pemerintah meningkatkan upaya edukasi dan mitigasi,
serta mempermudah dan mempermurah fasilitasi bagi calon PMI. Jika ini dilakukan maka
masyarakat tidak mudah tergiur dengan jalur non-prosedural karena sulit dan mahalnya
mengakses yang prosedural. Pemerintah juga melaporkan bahwa PMI tersebar di sekitar 200
negara dan didominasi oleh pekerja domestik. Banyaknya negara yang jadi tujuan PMI justru
berbanding terbalik dengan jumlah atase ketenagakerjaan yang hanya ada di 13 negara.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa melindungi jika PMI tidak memiliki tempat untuk
melapor di negaranya bekerja? Pada sisi lainnya, pemerintah juga berkewajiban melakukan
pemberdayaan dan pelindungan terhadap keluarga dan anak dari pekerja migran. Pemerintah
pusat dan daerah serta masyarakat sekitar harus saling bekerja sama mengingat anak pekerja
migran ini menjadi kelompok rentan dari berbagai masalah sosial, seperti gizi buruk, stunting,
putus sekolah, human trafficking, kekerasan/kejahatan seksual, dan lain sebagainya.
151
