Page 179 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul Menaker Surati Gubernur yang Tetapkan UMP Tak Sesuai Aturan
Nama Media sumutkota.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/01/148506/men
aker_surati_gubernur_yang_tetapkan_ump_tak_sesuai_aturan.html
Jurnalis Admin
Tanggal 2022-01-01 18:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP
tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021,
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada
kebijakan Pemerintah Pusat

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sampai menyurati para Gubernur yang menetapkan UMP tak
sesuai aturan. Surat itu menekankan agar Gubernur mematuhi aturan yang berlaku terkait
pengupahan.

MENAKER SURATI GUBERNUR YANG TETAPKAN UMP TAK SESUAI ATURAN

Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.

178