Page 183 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 183
Judul Menaker Surati Gubernur yang Tetapkan UMP Tak Sesuai Aturan
Nama Media medanbisnisdaily.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/01/01/148506/mena
ker_surati_gubernur_yang_tetapkan_ump_tak_sesuai_aturan/
Jurnalis Hisar Hasibuan
Tanggal 2022-01-01 18:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sampai menyurati para Gubernur yang menetapkan UMP tak
sesuai aturan. Surat itu menekankan agar Gubernur mematuhi aturan yang berlaku terkait
pengupahan.
MENAKER SURATI GUBERNUR YANG TETAPKAN UMP TAK SESUAI ATURAN
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para
Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di
daerahnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro
Putri mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sampai menyurati para Gubernur yang
menetapkan UMP tak sesuai aturan. Surat itu menekankan agar Gubernur mematuhi aturan yang
berlaku terkait pengupahan.
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," kata dia dalam keterangannya Sabtu (1/1/2022).
Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252
kabupaten/kota.
182
