Page 185 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 185
Judul Penetapan Upah Minimum, Kemnaker Minta Gubernur Ikuti Kebijakan
Pusat
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20220101/12/1484289/penetapan-
upah-minimum-kemnaker-minta-gubernur-ikuti-kebijakan-pusat
Jurnalis Yanita Petriella
Tanggal 2022-01-01 18:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36/2021, Menaker telah
menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan upah minimum
2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemnaker juga telah
menyurati kepada gubernur yang menetapkan UMK 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36/2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36/2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor
36/2021, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan pemerintah pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengimbau para gubernur untuk menaati
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah
minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (umk) di daerahnya. Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah telah menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan
penetapan upah minimum 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
184
