Page 190 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 190
Dirjen PHI dan Jamsos (Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan. Sosial) Indah Anggoro
Putri, Sabtu (1/1).
Menurut Dirjen, surat Menaker tersebut, menekankan kepada para Gubernur, untuk mmatuhi
aturan yng berlaku,terkait pengupahn. Menaker juga telah menyurati Gubernur yng menetapkan
UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021.
Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yng telah
menetapkan UMP tahun 2022, ada 29 provinsi yng menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor
36/2021. Selain itu, terdapat27 provinsi yng memiliki UMK di 252 Kabujpaten/ Kota.
"Dari jumlah itu, sebanyak 236 UMK, telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36/2021," tambah Dirjen
Putri.
Ditegaskan, PP,omor 36 tahun 2021, merupakan aturan turunan dari UU,omor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Yang mengamanatkan, bahwa penetapan Upah Minimum, merupakan
bagian dari program strategis nasional.
"Sesuai Pasal 4 PP nomor 36 tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan, wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat," tegas Dirjen Putri. (ira).
189
