Page 189 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 189
Judul Upah Minimum, Dirjen PHI dan Jamsos: Gubernur Diminta Patuhi PP
Pengupahan
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/upah-minimum-dirjen-phi-dan-
jamsos-gubernur-diminta-patuhi-pp-pengupahan/
Jurnalis Helmi Supriyatno
Tanggal 2022-01-01 17:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 yang tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 tahun 2021,
Menaker telah menyurati Gubernur, agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah itu, sebanyak 236
UMK, telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36/2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP nomor 36
tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan, wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) minta para Gubernur mematuhi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
UPAH MINIMUM, DIRJEN PHI DAN JAMSOS: GUBERNUR DIMINTA PATUHI PP
PENGUPAHAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) minta para Gubernur mematuhi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 yang tidak sesuai dengan formula PP
Nomor 36 tahun 2021, Menaker telah menyurati Gubernur, agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap
188
