Page 193 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 193

Judul               Kemnaker Surati Gubernur yang Tetapkan Upah Minimum 2022 Tak
                                    Sesuai PP 36
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1545506/kemnaker-surati-gubernur-yang-
                                    tetapkan-upah-minimum-2022-tak-sesuai-pp-36
                Jurnalis            Caesar Akbar
                Tanggal             2022-01-01 17:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
              menetapkan tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah
              menyurati  masing-masing  Gubernur  dimaksud  agar  menyesuaikan  penetapan  tahun  2022
              dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) juga telah menyurati kepada
              Gubernur yang menetapkan tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
              236 telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
              Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
              pada kebijakan Pemerintah Pusat



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  atau  Kemnaker  kembali  mengimbau  para  Gubernur  untuk
              mengacu  pada  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  dalam  menetapkan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.



              KEMNAKER SURATI GUBERNUR YANG TETAPKAN UPAH MINIMUM 2022 TAK
              SESUAI PP 36
              Kementerian  Ketenagakerjaan  atau  Kemnaker  kembali  mengimbau  para  Gubernur  untuk
              mengacu  pada  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  dalam  menetapkan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.


                                                           192
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198