Page 197 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 197
Judul Menaker Telah Surati Para Gubernur Untuk Patuhi PP Pengupahan
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1861133/menaker-
telah-surati-para-gubernur-untuk-patuhi-pp-pengupahan
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2022-01-01 17:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu pada
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya. Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya, Sabtu (1/1).
MENAKER TELAH SURATI PARA GUBERNUR UNTUK PATUHI PP PENGUPAHAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu pada
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan
Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya, Sabtu
(1/1).
Putri menjelaskan, surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk mematuhi
aturan yang berlaku terkait pengupahan. Kemenaker juga telah menyurati kepada Gubernur
yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021, tuturnya.
Berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten
atau kota.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,
ucapnya.
196
