Page 199 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 199
Judul Menaker Surati para Gubernur soal UMP 2022, Ini Isinya
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20220101/12/1484275/menaker-
surati-para-gubernur-soal-ump-2022-ini-isinya
Jurnalis Akbar Evandio
Tanggal 2022-01-01 17:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemnaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu
pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri
menyampaikan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut menyurati para Gubernur
yang menetapkan UMP tak sesuai aturan.
MENAKER SURATI PARA GUBERNUR SOAL UMP 2022, INI ISINYA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu
pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
198
