Page 298 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 298

Data terbaru disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono
              yang menyebut bahwa saat ini setidaknya ada 56,2 juta penduduk Indonesia yang tidak bekerja
              menganggur karena pandemi Covid-19.

              Susi mengaku, pandemi memberikan dampak pada sektor ketenagakerjaan hingga mengalami
              disrupsi yang luar biasa. Pemerintah mencatat ada 14,28 persen atau 29,12 juta orang dari 203
              juta angkatan kerja yang ada telah terdampak.

              "Setidaknya ada 5 juta lebih orang yang saat ini menjadi pengangguran, tidak bekerja sementara
              dan menjadi bukan angkatan kerja. Lalu lebih dari 24 juta orang mengalami pengurangan jam
              kerja," ucapnya, Jumat (4/12).

              Selain itu, jumlah penganggur di Indonesia juga naik 2,67 juta orang. Sehingga total penganggur
              yang ada saat ini mencapai 9,77 juta orang.

              Sedangkan itu jumlah pekerja paruh waktu yang ada di Indonesia saat ini lebih dari 3 juta orang.
              Sementara jumlah orang yang setengah menganggur lebih dari 13 juta orang. Sehingga jika
              dijumlahkan menjadi 56,2 juta orang yang tidak bekerja.

              Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum
              Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam
              aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  serta  UU  Cipta  Kerja  atau  Omnibus  Law  yang
              dianggap inkonstitusional.

              (Dery Ridwansah/-) Susi mengatakan, hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia
              dari sektor ketenagakerjaan. Ia menyebut, sebagai solusinya pemerintah mendorong dengan
              pemberlakukan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Menurutnya,  regulasi  ini  dapat  memberikan
              perlindungan  bagi  UMKM,  koperasi  dan  pembukaan  lapangan  kerja  lewat  terbukanya  ruang
              penerimaan investasi.
              Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian,
              Elen Setiadi menyebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar pekerjaan yang
              hilang akibat pandemi, dan dampak terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja
              (working hour losses).
              Dari  sebanyak  56,2  juta  orang  yang  bekerja  tidak  penuh.  Adapun  yang  mengalami  dampak
              penurunan  pendapatan  akibat  Covid-19  adalah  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  bawah
              Rp1,8 juta sebesar 70,5 persen.

              Dalam beberapa tahun terakhir, Gross National Income per kapita mengalami kenaikan secara
              konsisten, dan Indonesia telah mencapai posisi sebagai negara upper middle income per 1 Juli
              2020. Dapat dilihat bahwa pada 2019 pendapatan per kapita negara ini sebesar USD4.050, naik
              dari 2018 yang sebesar USD3.840.
              Dalam kondisi ini, Indonesia menghadapi tantangan Middle Income Trap (MIT), yaitu keadaan
              ketika perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara high income.

              Ia memandang, UU Cipta Kerja juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan
              yang ada serta tantangan kedepan. Salah satunya untuk memanfaatkan bonus demografi yang
              akan dialami Indonesia dalam 10-15 tahun mendatang (2020-2035).

              Kemudian menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi. Ini dikarenakan terlalu
              banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah (hyperregulation) yang menghambat
              kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja dan menekan pengangguran.

                                                           297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303