Page 3 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 3
Judul Gubernur Harus Patuhi PP Pengupahan
Nama Media Radar Bogor
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis JP
Tanggal 2022-01-03 07:51:00
Ukuran 140x303mmk
Warna Warna
AD Value Rp 66.640.000
News Value Rp 333.200.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022
dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemenaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pe merintah Dae rah dalam melaksanakan kebi ja kan pengupahan wajib berpe
doman pada ke bi jakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Kementerian Ketena gakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu
pada Peraturuan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupa han dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di
daerahnya.
GUBERNUR HARUS PATUHI PP PENGUPAHAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu pada
Peraturuan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di daerahnya.
“Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan
Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku,”
2
