Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 8

"Kebijakan  tersebut  untuk  memastikan  penerapan  upah  minimun  dan  struktur  skala  upah,"
              ujarnya. Dia menyebut, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
              per 30 November 2021, baru 51.862 perusahaan memiliki struktur dan skala upah.

              Dalam WLKP terdapat 270.768 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 7, 7 juta orang.
              Sekitar 12 persen atau 33.300 perusahaan belum memiliki struktur dan skala upah. Sedangkan
              perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah sebesar 69
              persen  atau  sebanyak  185.600  perusahaan.  Jumlah  pekerjanya  empat  persen  atau  271.200
              orang.

              Lebih jauh, Anwar menerangkan, pemerintah menyiapkan empat langkah untuk meningkatkan
              kepatuhan  perusahaan.  Pertama,  mendorong  forum-forum  dialog  dengan  perusahaan  dalam
              rangka  memastikan  implementasi  upah  minimum  serta  struktur  dan  skala  upah.  Dia
              menjelaskan,  dialog  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  para  pelaku  usaha  terhadap
              pentingnya  penerapan  upah  minimum,  sehingga  dapat  menciptakan  sebuah  budaya  akan
              pentingnya terhadap struktur skala upah.

              "Jadi  mereka  saling  memahami.  Kalau  jelas  komunikasinya,  kita  akan  mengurangi  distorsi
              informasi,"  ucapnya.  Kedua,  menyelenggarakan  sosialisasi  struktur  skala  upaha  kepada
              stakeholders baik secara daring maupun luring. Ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
              mengenai pentingnya struktur dan skala upah.

              "Sosialisasi  ini  diharapkan  memunculkan  kesadaran  perusahaan  untuk  menerapkannya,"  ujar
              Anwar. Ketiga, mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah manajer HRD
              perusahaan. Keempat, menurunkan pengawasan ketenagakerjaan.

              Pengawas  ketenagakerjaan  berfungsi  memastikan  upah  minimum  diterapkan  bagi  pekerja
              dengan masa kurang dari setahun. Sekaligus memastikan penyusunan, pengimplementasian,
              serta penyosialisasian struktur dan skala upah perusahaan. "Kemnaker memiliki mediator dan
              pengawas.  Kita  akan  turunkan  pengawas  di  bagian  akhir  saja  manakala  ada  potensi
              ketidakpatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan," tandas Anwar.





































                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13