Page 12 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 12
Harus diakui, sejak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat empat tahun lalu, undang-undang
perlindungan pekerja migran belum punya dampak riil pada kesejahteraan mereka. Sebutan
“pahlawan devisa” yang kerap disematkan pejabat pemerintah kepada para buruh migran kita
masih sebatas retorika. Aturan terakhir BP2MI adalah bukti kesekian bahwa pemerintah tak
sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan mudah, murah, cepat, dan
aman untuk mereka.
Undang-Undang PPMI, yang lahir sebagai komitmen Indonesia untuk memenuhi amanat
konstitusi dan konvensi internasional tentang perlindungan hak pekerja migran dan keluarganya,
bahkan hingga kini tak dilengkapi aturan pelaksana. Dualisme kewenangan antara Kementerian
Ketenagakerjaan dan BP2MI dulu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) pun berlanjut. Itu salah satu sebab pelayanan dan perlindungan buruh
migran tak pernah maksimal.
Walhasil, pekerja migran terus terjebak pada posisi paling rentan dieksploitasi. Jika beruntung
tak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, pekerja migran kerap terjebak jadi sapi
perahan para calo, perusahaan penyalur tenaga kerja yang nakal, hingga penyelenggara negara
yang culas. Kondisi ini diperparah oleh sikap aparatur pemerintah yang abai menghormati harkat,
martabat, dan hak-hak perempuan-kelompok terbesar buruh migran.
Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja para bawahannya. Mereka yang tak
punya komitmen melindungi buruh migran harus diberi sanksi tegas. Tanpa pembenahan
mendasar, pemerintah bisa dituding ikut melanggengkan pola lama bisnis penyediaan buruh
Indonesia.
11
