Page 11 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul Jalan Terjal Perlindungan Buruh Migran
Nama Media Majalah Tempo
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg25
Jurnalis Opini
Tanggal 2022-01-03 06:39:00
Ukuran 157x196mmk
Warna Warna
AD Value Rp 65.625.000

News Value Rp 196.875.000
Kategori Ditjen Binapenta, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
KISRUH terbaru dalam aturan perpanjangan perjanjian kerja buruh migran hanya satu contoh
buruknya perlindungan negara untuk para pekerja migran Indonesia. Alih-alih
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI), pemerintah malah kerap menjadi aktor utama yang menghambat
upaya memenuhi hak-hak buruh migran. Di negeri ini, pelayanan dan perlindungan yang mudah,
murah, cepat, dan aman untuk buruh migran tampaknya memang masih sebatas cita-cita.

JALAN TERJAL PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN

KISRUH terbaru dalam aturan perpanjangan perjanjian kerja buruh migran hanya satu contoh
buruknya perlindungan negara untuk para pekerja migran Indonesia. Alih-alih
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI), pemerintah malah kerap menjadi aktor utama yang menghambat
upaya memenuhi hak-hak buruh migran. Di negeri ini, pelayanan dan perlindungan yang mudah,
murah, cepat, dan aman untuk buruh migran tampaknya memang masih sebatas cita-cita.

Meski saat ini penerapannya ditunda, syarat baru dalam proses perpanjangan perjanjian kerja
pekerja migran belum dicabut. Syarat yang diatur dalam Surat Edaran Konsulat Jenderal Hong
Kong tertanggal 10 Desember 2021 itu merujuk pada Pasal 9 Peraturan Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar, penandatanganan,
dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia. Warkat itu memuat ketentuan bahwa
perpanjangan kontrak pekerja migran harus disertai surat persetujuan suami, istri, orang tua,
atau wali yang diketahui kepala desa atau lurah.

Pencabutan aturan baru BP2MI tersebut seharusnya tak sulit karena pasal itu tak punya landasan
hukum. Undang-Undang PPMI hanya mengatur soal syarat adanya persetujuan keluarga atau
wali bagi calon pekerja migran, bukan buruh migran yang akan memperpanjang perjanjian
kerjanya di luar negeri. Tak hanya cacat hukum, syarat baru itu jelas memperpanjang rantai
birokrasi dan menambah beban buruh migran dua masalah lama yang semula hendak
dipecahkan dengan pengesahan Undang-Undang PPMI.

10