Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 17
Judul Dianggap ‘Mbalelo’ 5 Gubernur Ditegur
Nama Media Pos Kota
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis BI
Tanggal 2022-01-03 05:58:00
Ukuran 195x180mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 39.000.000
News Value Rp 195.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur bersangkutan
negative - Ujang Giri (Juru Bicara Gubernur Banten) Gubernur Banten Wahidin Halim patuh dan
taat pada aturan pengupahan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziah, menegur lima gubernur, terkait penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Kelima gubernur tersebut
dinilai mbalelo, karena menetapkan UMP dan UMK, tidak sesuai dengan formulasi Peraturan
Pemerintah ( PP) No 36/2021 tentang Pengupahan.
DIANGGAP ‘MBALELO’ 5 GUBERNUR DITEGUR
Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziah, menegur lima gubernur, terkait penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
Kelima gubernur tersebut dinilai mbalelo, karena menetapkan UMP dan UMK, tidak sesuai dengan
formulasi Peraturan Pemerintah ( PP) No 36/2021 tentang Pengupahan.
Menaker Sudah Surati
"Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur bersangkutan," kata Dirjen Pembinaan
Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu
(1/1).
Hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, menyebutkan dari 34 provinsi tercatat 29
provinsi yang menetapkan UMP 2022, sesuai formula PPNo 36/2021. Sisa 5 provinsi tak
mematuhi aturan.
16
