Page 18 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 18
Selain itu, 27 Provinsi memiliki UMK di 252 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, UMK 236 kabupaten/
kota UMK, sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021, termasuk Provinsi Banten yang sudah menetapkan
UMP dan UMK sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.
Patuhi Aturan
Juru Bicara Gubernur Banten, Ujang Giri, mengatakan sudah menjadi keharusan bagi setiap
gubernur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Termasuk peraturan mengenai formulasi pengupahan. Dikatakan pria yang akrab disapa Ugi ini,
sudah jelas bahwa formulasi pengupahan itu diatur melalui PP No 36/2021.
"Gubernur Banten Wa-hidin Halim patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai dengan PP
Nomor 36 Tahun 2021 katanya.
Sanksi Administrasi
Seperti diketahui bahwa Kepala Daerah dapat dijerat sanksi jika tidak menjalankan Program
Strategis Nasional. Berkait pengupahan, itu merupakan bagian dari Program Strategis Nasional
yang masuk dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 68 memang diatur sanksi untuk
Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f.
Pada Pasal 68 ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk Bupati dan/ atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.
(luthfillah/kontribu-tor banten/bi)
Gubernur
Banten
Wahidin Halim
17
