Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 22
Judul Menaker Akan Surati Gubernur
Nama Media Sriwijaya Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis KC
Tanggal 2022-01-03 05:53:00
Ukuran 126x151mmk
Warna Warna
AD Value Rp 37.800.000
News Value Rp 113.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemenaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintan Pusat
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengirimkan surat kepada para gubernur terkait
penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Menaker meminta para kepala daerah untuk
mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
MENAKER AKAN SURATI GUBERNUR
JAKARTA, SR1PO - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengirimkan surat kepada para
gubernur terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Menaker meminta para kepala
daerah untuk mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di
daerahnya.
21
