Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Judul WH, Gubernur Taat Aturan UMP
Nama Media Warta Kota
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis dik
Tanggal 2022-01-03 05:42:00
Ukuran 121x96mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.335.000

News Value Rp 49.005.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan upah
minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021

negative - Ujang Giri (Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten) Gubernur Banten Wahidin Halim
patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021

Ringkasan

Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim,
meskipun diserang gelombang aksi buruh, dia tetap konsisten dengan keputusannya.

WH, GUBERNUR TAAT ATURAN UMP

Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun diserang gelombang aksi buruh, dia tetap
konsisten dengan keputusannya.

Sementara 5 Gubernur lainnya disurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran
sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.

24