Page 26 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," ungkap Indah Anggoro Putri Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Minggu
(2/1/2022).

Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember
2021, dari 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 Provinsi yang
menetapkan UMP sesuai formula PP 36/2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang memiliki UMK
di 252 Kabupaten/Kota.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,"
katanya.

Dia menjelaskan PP tersebut merupakan aturan. turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, yang mengamanatkan penetapan upah minimum merupakan bagian dari Program
Strategis Nasional.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten, Ujang Giri menga takan, sudah menjadi
keharusan bagi Gubernur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk
peraturan mengenai formulasi pengupahan. Dikatakan pria yang akrab disapa Ugi ini, sudah jelas
bahwa formulasi pengupahan itu diatur melalui PP Nomor 36/2021.

"Gubernur Banten Wahidin Halim patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai PP Nomor 36
Tahun 2021," ujar Ugi kepada Warta Kota.

Sanksi

Diketahui, Kepala Daerah dapat dijerat sanksi jika tidak menjalankan Program Strategis Nasional.
Terkait pengupahan, itu merupakan bagian dari Program Strategis Nasional dalam UU Nomor
11/2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 68 memang diatur sanksi
untuk Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f.

Pada Pasal 68, ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk Gubernur/ Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Lalu dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tidak
dilaksanakan, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan.
(dik)

25