Page 31 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 31
Judul Tahun 2022, Buruh DPP FSPSI Harus Tetap Optimis
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg4
Jurnalis B.105
Tanggal 2022-01-03 05:30:00
Ukuran 115x159mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.100.000
News Value Rp 80.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Memasuki tahun 2022, para buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Federasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FSPSI) harus tetap optimis dalam melaksanakan aktivitas
sehari-hari.
TAHUN 2022, BURUH DPP FSPSI HARUS TETAP OPTIMIS
Memasuki tahun 2022, para buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Federasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FSPSI) harus tetap optimis dalam melaksanakan aktivitas
sehari-hari.
"Saat ini dikabarkan, kasus Covid-19 sudah mulai melandai di Indonesia, namun para pekerja
harus tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) yang sudah biasa
dilaksanakan para buruh saat bekerja di tempat kerja masing-masing," kata Ketua Umum DPP
FSPSI Ngadi Utomo, S.H., kepada 'GM' di kawasan Rancaekek, Ahad (2/1).
Mengingat saat ini, seperti yang disampaikan pemerintah pusat hingga daerah, ada ancaman
varian baru Covid-19, yaitu Omicron. Kendati demikian, para buruh harus tetap semangat dalam
bekerja, karena kunci pencegahan dari penyebaran virus Corona itu dengan tetap disiplin prokes.
Ia pun melihat perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini mulai
tumbuh dan menggeliat, setelah didera pandemi Covid-19 hampir dua tahun ini. Sejumlah sektor
ekonomi sempat ketar ketir karena ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PP-
KM), sebagai upaya untuk mencegah meluasnya peredaran virus corona.
"Di antaranya pada pelayanan jasa yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan sejumlah
sektor usaha tutup karena tak mampu bersaing. Selain itu di sejumlah perusahaan industri yang
menghasilkan produk barang, seperti kain atau sejenisnya terpaksa harus mengurangi tenaga
kerja. Selain itu efisiensi waktu kerja, dari enam hari kerja dalam seminggu, terpaksa dikurangi
menjadi 3-4 hari dengan dasar produksi yang dihasilkan tidak sebanding dengan pemasaran.
Sementara upah kerja dibayarkan dari hasil pemasaran produksi," tuturnya.
30
