Page 427 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 427

Judul               Buruh KSPI Ancam Kampanyekan Jangan Pilih Parpol Pendukung
                                    Omnibus Law Ciptaker Mulai 2022
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           UU Cipta Kerja
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2021/12/31/132757/buruh-kspi-ancam-
                                    kampanyekan-jangan-pilih-parpol-pendukung-omnibus-law-ciptaker-
                                    mulai-2022
                Jurnalis            Dwi Bowo Raharjo
                Tanggal             2021-12-31 13:27:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Ringkasan

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  mengatakan  akan  mengkampanyekan  seruan
              jangan pilih partai politik yang mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 2024 mendatang.
              Hal itu menjadi pandangan KSPI untuk 2022 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
              yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional.



              BURUH KSPI ANCAM KAMPANYEKAN JANGAN PILIH PARPOL PENDUKUNG
              OMNIBUS LAW CIPTAKER MULAI 2022

              Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan akan mengkampanyekan
              seruan  jangan  pilih  partai  politik  yang  mendukung  UU  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  pada  2024
              mendatang.  Hal  itu  menjadi  pandangan  KSPI  untuk  2022  usai  adanya  putusan  Mahkamah
              Konstitusi (MK) yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional.

              Presiden KSPI, Said Iqbal, awalnya menyatakan bahwa pihaknya berbeda pandangan dengan
              pemerintah terkait putusan MK. Menurutnya, selama dinyatakan inkonstitusional oleh MK maka
              seharusnya UU Cipta Kerja ditangguhkan terlebih dahulu.

              Ia mengatakan, hal itu sudah jelas harus dilakukan sampai Pemerintah bersama dengan DPR
              melakukan revisi UU tersebut, setidaknya sampai maksimal 2 tahun. Selama pembahasan revisi
              ini menurutnya 2022 mendatang akan diramaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

              "Dengan demikian outlook 2022 akan diramaikan kembali polarirasi aksi-aksi buruh, kalangan
              masyarakat  sipil,  kalangan  petani,  nelayan,  miskin  kota,  buruh  migran,  PRT  akan  sangat
              menguat untuk menolak UU Cipta Kerja yang akan kembali dibahas oleh pemerintah dan DPR di
              tahun 2022," kata Said dalam paparannya secara daring, Jumat (31/12/2021).



                                                           426
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432