Page 428 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 428
Said menegaskan, pihaknya bersama para elemen buruh yang lain mengancam akan
mengkampanyekan untuk tidak memilih partai politik pendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Terutama yang tetap memasukan kluster ketenagakerjaan.
"KSPI bersama serikat-serikat buruh yang lain akan mengkampanyekan, saya ulangi di outlook
2022 KSPI dan serikat buruh lain dan buruh Indonesia akan mengkampanyekan jangan pilih
partai politok yang mendukung omnibus law cipta kerja. Terutama yang terkait dengan klasster
ketenagakerjaan," tuturnya.
Ia menambahkan, DPR dan pemerintah harus sama-sama sepakat untuk mengeluarkan kluster
ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja selama perbaikan sebagaimana putusan
MK.
"Kalau tidak (dikeluarkan kluster ketenagakerjaan), kita akan kampanyekan jangan pilih partai
politik yang mendukung Omnibus Law Cipta Kerja tersebut karena sudah dinyatakan
inkonstitusional walauapun diperuntahkan kembali untuk dibahas selama 2 tahun," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan, ke depan di 2022 aksi-aksi buruh akan semakin masif terjadi
selama pembahasan revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan. Aksi tersebut diklaimnya akan
semakin keras dan meluas.
"Aksi-aksi buruh akan makin menguat akan meluas makin keras makin melebar secara
konstitusional terukur, terarah oleh karena itu keluarkan kluster ketenagakerjaan dari RUU
Omnibus Law Cipta Kerja yang anda bahas," tandasnya.
Putusan MK Sebelumnya MK memerintahkan DPR RI melakukan perbaikan UU Cipta Kerja Nomor
11 tahun 2020 atau Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu menjadi putusan MK
dalam judical review alias uji materi yang diajukan oleh serikat buruh.
"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaga negara RI
Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran negara RI Nomor 6573) bertentangan dengan UUD
Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,"
kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusannya, siang tadi.
Kendati demikian, diputuskan Undangan Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku.
"Masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tentang
waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," ujar Anwar.
Namun jika dalam waktu dua tahun tidak ada perbaikan, Undang Undang Cipta Kerja menjadi
inkonstitusional.
"Apabila dalam tengat waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang Undang Nomor
11/2020 tentang Cipta Kerja (lembaran negara RI Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran
Negara RI Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen," kata Anwar..
427
