Page 436 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 436

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
              Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan rekening baru tersebut adalah rekening
              penerima BSU melalui skema pembukaan rekening secara kolektif (Burekol).

              Penyaluran BSU melalui skema burekol ini diperuntukan bagi penerima BSU 2021 yang belum
              memiliki rekening bank yang tergabung dalam Himbara.

              "Kami telah menginstruksikan kepada bank-bank Himbara selaku bank penyalur untuk memblokir
              rekening baru penerima BSU yang belum melakukan aktivasi," ungkap Indah dalam keterangan
              resmi, Jumat (31/12).

              Selain itu, Indah meminta bank pelat merah untuk menarik kembali dana BSU dari rekening yang
              belum diaktivasi. Hal itu harus dilakukan maksimal kemarin.

              "Kami  juga  telah  meminta  Bank  Himbara  untuk  mengembalikan  dana  BSU  dari  rekening
              penerima  BSU  yang  belum  aktif  ke  RPL  Penampungan,  paling  lambat  30  Desember  2021,"
              jelasnya.

              Lebih  lanjut,  Indah  mengimbau  bagi  pekerja  atau  buruh  yang  memenuhi  syarat  sebagai
              penerima BSU, tetapi belum menerima dana bantuan tersebut, sebaiknya segera menyampaikan
              kepada perusahaan. Nantinya, pihak perusahaan yang akan berkoordinasi dengan Kementerian
              Ketenagakerjaan.

              Sebagai  informasi,  aturan  terkait  BSU  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020
              tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja
              atau Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

              Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penerima BLT gaji bukan merupakan penerima bansos
              lain dari pemerintah. Syarat lain, pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

              Kemudian, warga negara Indonesia (WNI) dan bekerja di wilayah yang menerapkan kebijakan
              PPKM Level 3 dan Level 4. Tidak ketinggalan, penerima harus merupakan peserta aktif BPJS
              Ketenagakerjaan.

              Masyarakat bisa mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
              untuk memastikan apakah menerima bantuan subsidi ini atau tidak.






















                                                           435
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441