Page 441 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Seperti diketahui Anies Baswedan mengambil langkah kontroversi dengan merevisi nilai UMP
2022 yang berbeda dengan ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Airlangga
mengatakan, sepatutnya pemerintah daerah mengikuti ketetapan dari pemerintah pusat.

"Mengenai UMP sudah ada peraturannya lewat Kemenaker yang menerbitkan regulasi yang
tentunya ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah," ujar Airlangga dalam Forum
Komunikasi Media Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, Kamis (30/12/2021).

Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1.517.2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jakarta 2022, Anies menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp 4.641.854 per bulan atau naik
5,1% dibandingkan tahun ini. Anies pun menegaskan dunia usaha dilarang membayar upah yang
lebih rendah dari itu.

Kondisi ini membuat riuh daerah-daerah lain. Kelompok buruh ikut mendesak pemerintah daerah
setempat untuk kembali merevisi UMP dengan menaikkan lebih tinggi. Kemnaker sejak awal
menegaskan bahwa UMP 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
yang jadi aturan turunan UU Cipta Kerja. Pihaknya meminta semua kepala daerah mematuhinya.

"Sikap Kemnaker adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap,
dikutip Kamis (30/12/2021).

Chairul mengingatkan bahwa penetapan upah seperti yang dilakukan Anies Baswedan dapat
menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak berdasarkan ketentuan bersama. Untuk itu,
pihaknya akan hadir dengan mengedepankan pembinaan.

"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur
pembinaannya yang kita kedepankan," tegasnya.

Kemnaker disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se-Indonesia, serta Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawal
pelaksanaan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021.

440