Page 47 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 47

Judul               Pupus Sudah Harapan Buruh Banten, Sebab Gubernur Banten Sangat
                                    Kuat Soal Ini, Kenaikkan UMK Banten 2022 Hanya Angan-Angan Saja
                Nama Media          poskota.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://poskota.co.id/2022/01/03/pupus-sudah-harapan-buruh-banten-
                                    sebab-gubernur-banten-sangat-kuat-soal-ini-kenaikkan-umk-banten-
                                    2022-hanya-angan-angan-saja
                Jurnalis            Dimas Chandra Permana
                Tanggal             2022-01-03 05:11:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor
              36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara lima Gubernur lainnya disurati Kementerian
              Ketenagakerjaan  (Kemenaker),  lantaran  sudah  melanggar  ketentuan  peraturan  yang  sudah
              ditetapkan.



              PUPUS SUDAH HARAPAN BURUH BANTEN, SEBAB GUBERNUR BANTEN SANGAT
              KUAT SOAL INI, KENAIKKAN UMK BANTEN 2022 HANYA ANGAN-ANGAN SAJA
              POSKOTA. CO. ID - Sebanyak 29 dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum
              Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Sementara lima Gubernur lainnya disurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran
              sudah melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.

              "Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
              36  Tahun  2021,  Menaker  telah  menyurati  masing-masing  Gubernur  dimaksud  agar
              menyesuaikan  penetapan  upah  minimum  tahun  2022  dengan  ketentuan  peraturan
              perundangan-undangan  yang  berlaku,"  ungkap  Indah  Anggoro  Putri  Direktur  Jenderal
              Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Sabtu
              (1/1/2022).
              Dijelaskan Indah, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34
              Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 Provinsi yang menetapkan UMP
              sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang memiliki UMK di
              252 Kabupaten/Kota.



                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52