Page 42 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 42

Dalam review sektor ketenagakerjaan dan outlook 200 secara virtual melalui Squawk Box by
              CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat (31/12/2021), Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan
              pihaknya memiliki empat langkah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk memastikan
              penerapan upah minimun dan struktur skala upah.

              Pertama,  mendorong  forum-forum  dialog  dengan  perusahaan  dalam  rangka  memastikan
              implementasi upah dan minimum serta struktur dan skala upah. Melalui dialog diharapkan dapat
              meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan upah minimum.

              "Dengan mengadakan forum-forum dialog seperti ini dapat menciptakan sebuah budaya akan
              pentingnya terhadap struktur skala upah. Jadi mereka saling memahami, dan kalau seandainya
              jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi" ujar Anwar Sanusi.

              Kedua,  lanjut  Anwar  Sanusi,  menyelenggarakan  sosialisasi  struktur  skala  upaha  kepada
              stakeholders  baik  secara  daring  maupun  luring  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan
              pemahaman  mengenai  pentingnya  struktur  dan  skala  upah.  "Sosialisasi  ini  diharapkan
              memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkannya, " katanya.

              Ketiga, mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD
              di perusahaan. Keempat, menurunkan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka memastikan
              upah minimum diterapkan bagi pekerja dengan masa kurang dari 1 tahun sekaligus memastikan
              disusun, diimplementasikan dan disosialisasikannya struktur dan skala upah di perusahaan.

              "Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja,
              manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan, " ujar Anwar
              Sanusi.

              Awnar Sanusi mengungkapkan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
              (WLKP) per 30 November 2021, total perusahaan yang terdaftar sebanyak 270.768 perusahaan
              dengan jumlah pekerja / buruh sebanyak 7.698.168 orang.
              Dari 270.768 perusahaan yang terdaftar tersebut, yang telah memiliki struktur dan skala upah
              sebesar 19 persen atau sebanyak 51.862 perusahaan dengan jumlah pekerja / buruh sekira 78
              persen atau sebanyak 6.022.217 orang. Sedangkan yang belum memiliki struktur dan skala upah
              sekitar 12 persen atau 33.304 perusahaan dengan jumlah pekerja / buruh sekitar 18 persen atau
              sebanyak 1.404.753 orang.

              "Sedangkan perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah
              sebesar 69 persen atau sebanyak 185.602 perusahaan dengan jumlah pekerja / buruh sebesar
              4 persen atau sebanyak 271.198 orang, " kata Anwar Sanusi.***.























                                                           41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47