Page 37 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 37

Judul               Kepatuhan Standar Upah Minimum Dipantau
                Nama Media          Koran Jakarta
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            G-1
                Tanggal             2022-01-03 05:22:00
                Ukuran              113x234mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 28.250.000

                News Value          Rp 141.250.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi mereka saling
              memahami. Kalau jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi

              neutral  -  Anwar  Sanusi  (Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Ketenagakerjaan)  Sosialisasi  ini
              diharapkan memunculkan kesadaran perusahaan untuk menerapkannya

              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kemnaker memiliki
              mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja manakala ada potensi
              ketidakpatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan



              Ringkasan

              Kepatuhan  perusahaan  dalam  menetapkan  standar  upah  minimum  (UM)  2022  akan  terus
              dipantau.  Pemerintah  menyiapkan  beberapa  langkah  untuk  meningkatkan  kepatuhan
              perusahaan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
              Sanusi, di Jakarta, Minggu (2/1).



              KEPATUHAN STANDAR UPAH MINIMUM DIPANTAU

              JAKARTA - Kepatuhan perusahaan dalam menetapkan standar upah minimum (UM) 2022 akan
              terus  dipantau.  Pemerintah  menyiapkan  beberapa  langkah  untuk  meningkatkan  kepatuhan
              perusahaan. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
              Sanusi, di Jakarta, Minggu (2/1).

              "Kebijakan  tersebut  untuk  memastikan  penerapan  upah  minimum  dan  struktur  skala  upah,"
              ujamya. Dia menyebut, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (VVLKP)
              per 30 November 2021, baru 51.862 perusahaan memiliki struktur dan skala upah.

              Dalam WLKP terdapat 270.768 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 7, 7 juta orang.
              Sekitar 12 persen atau 33.300 perusahaan belum memiliki struktur dan skala upah. Sedangkan

                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42