Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 73
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta segera melayangkan gugatan ke peradilan
tata usaha negara (PTUN) ihwal revisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Namun, di samping
itu, upaya mediasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih terbuka.
BAKAL GUGAT REVISI UMP JAKARTA, APINDO TETAP BUKA PINTU MEDIASI
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta segera melayangkan gugatan ke peradilan
tata usaha negara (PTUN) ihwal revisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Namun, di samping
itu, upaya mediasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih terbuka.
"Rencana mengajukan ke PTUN minggu ini. Tapi kami paralel lah . Kenapa tidak sambil berjalan
melakukan upaya hukum, di tengah-tengah ada perdamaian enggak masalah," ujar Wakil Ketua
DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (2/1/2022).
Menurut penuturan Nurjaman, pihaknya tengah menyiapkan segala keperluan untuk
mengajukan gugatan ke PTUN ihwal keberatan terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1517 tahun 2021. Sebagaimana diketahui, pada 16 Desember 2021 lalu, Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan mengubah besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,8 persen
menjadi 5,1 persen.
"Kami akan mencoba mencari kepastian hukum mana yang benar karena kami tidak akan
menyalahkan apa yang diputuskan Pak Gubernur, tapi kami akan mencari mana yang benar
apakah Kepgub 1395 atau Kepgub 1517," katanya.
"Kalau kami masih meyakini Kepgub 1395 itu yang benar karena ada regulasinya. Yang mesti
diingat upah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Pak Gubernur
mengeluarkan Kepgub 1517 tanpa konsideren dengan PP 36," jelasnya.
Meskipun tengah menyiapkan upaya untuk melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat,
Nurjaman menyebut tidak menutup kemungkinan jika dilakukan upaya mediasi dengan Pemprov
DKI Jakarta. Dia mengatakan untuk melakukan hal itu diperlukan partisipasi dari DPRD DKI
Jakarta.
"Kita juga akan melakukan langkah-langkah memanfaatkan fungsi dewan. Kami akan
menghadap ke dewan untuk membahas karena harapan kami dewan juga ikut mengawasi,"
tuturnya.
Nurjaman mengatakan, pihaknya siap jika dipanggil pihak dewan untuk membahas
permasalahan tersebut. Dia berharap pihak dewan melakukan pemanggilan untuk menemukan
win-win solution terbaik ihwal perkara revisi UMP 2022.
"Kami kan pengusaha juga warga DKI, mudah-mudahan DPRD memfasilitasi untuk bertemu
dengan Pemprov DKI Jakarta. Saya berharap DPRD inisiatif karena kami para pengusaha tidak
berpikir politis. DPRD mesti mempertimbangkan kami kenapa nih terjadi gonjang-ganjing antara
pengusaha dan pemerintah," jelasnya.
Dengan dua opsi skenario tersebut, Nurjaman berharap pada intinya Pemprov DKI Jakarta bisa
menjalankan regulasi yang berlaku dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengupahan yang
diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. "Harapan kami marilah kembali ke jalan yang benar
bahwa regulasi dibuat Pemerintah Pusat bersama DPR sudah benar. Kita sama-sama
menjalankan regulasi tersebut," ujarnya.
72
