Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan upaya pertama dengan mendorong forum-
forum dialog dalam rangka memastikan implementasi upah minimum serta struktur dan skala
upah.

"Dengan mengadakan forum-forum dialog seperti ini dapat menciptakan sebuah budaya akan
pentingnya terhadap struktur skala upah. Jadi mereka saling memahami, dan kalau seandainya
jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi" ujar Anwar dalam siaran pers,
Minggu, 2 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Kedua,
menyelenggarakan sosialisasi struktur skala upaha kepada stakeholders baik secara daring
maupun luring. Kemudian mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah
bagi manajer HRD di perusahaan.

"Sosialisasi ini diharapkan memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkannya,"
katanya.
Terakhir, menurunkan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka memastikan upah minimum
diterapkan bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun.

"Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja,
manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan," ujar Anwar
Sanusi.

Data terkini tenaga kerja RI Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
(WLKP), sebanyak 270.768 perusahaan dengan 7.698.168 buruh/pekerja terdaftar hingga 30
November 2021.

Dari jumlah tersebut, baru19 persen atau 51.862 perusahaan yang sudah memiliki struktur dan
skala upah dengan jumlah pekerja/buruh mencapai 78 persen atau sebanyak 6.022.217 orang.
Sedangkan yang belum memiliki struktur dan skala upah sekitar 12 persen atau 33.304
perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekitar 18 persen atau sebanyak 1.404.753 orang.

"Sedangkan perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah
sebesar 69 persen atau sebanyak 185.602 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebesar
empat persen atau sebanyak 271.198 orang," pungkas dia.

(Des).

74